Tuntutan Buruh Terhadap Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten -->

Advertisement

 


Tuntutan Buruh Terhadap Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten

Wednesday, 25 May 2022

 


SERANG, klikviral.com - Aliansi Serikat Pekerja / Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang. yang terdiri dari Federasi SPKEP, KSPI, Federasi SPMI, Federasi SPN, KSPSI 1973, Garteks KSBSI, FK3 Indah Kiat, FSBB, dan Forum Buruh Cikoja menuntut perbaiki kinerja pengawasan ketenagakerjaan Provinsi Banten dalam penegakan aturan normatif ketenagakerjaan di Kabupaten Serang.



 Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ASPSB bertempat di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten. Serang, Pandeglang dan Lebak dekat kantor Kelurahan Karundang Kota Serang. Rabu (25/05/2022).

 



Agus peserta unjuk rasa ASPSB Kabupaten Serang mengatakan kepada awak media klikviral.com " Aksi unjur rasa damai yang sekarang kami laksanakan ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperjelas fungsi dari pengawas ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan tupoksinya"



"Dimana 2021 kami telah melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan tapi tidak ada perkembangan yang begitu baik bagi buruh dan teman teman kita sendiri sudah ada yang terPHK."ucapnya



"Jika pada aksi damai ini tidak ada progresnya pengawas melakukan penanganan kasus dalam pengaduan yang telah dilakukan di beberapa Federasi maka kami sepakat Aliansi di bulan Juni kami akan turunkan masa yang lebih besar daripada hari ini." tegasnya




"Kami harapkan kinerja daripada pengawasan ketenagakerjaan akan lebih baik lagi, sehingga kaum buruh tidak termarjinalkan, dan jangan informasi tentang ini malah dijadikan suatu objek untuk mendaoatkan sebuah keuntungan terhadap perusahaan yang memperkerjakan para buruh." harapnya



"Dengan adanya pengawasan yang maksimal dari pengawas ketenagakerjaan tidak ada lagi pelanggaran pelangaran yang di lakukan oleh para pemberi kerja (perusahaan/para pengusaha nakal) seperti upah yang tidak sesuai UMK, BPJS, sistem kerja yang tidak jelas." tutupnya.



(Tantowi/RG)