Para Awak Media Diusir Dan Didorong Oleh Panitia Pada Acara Pasar Dan Bazar Murah Yang Diadakan Oleh Kementrian BUMN -->

Advertisement

 


Para Awak Media Diusir Dan Didorong Oleh Panitia Pada Acara Pasar Dan Bazar Murah Yang Diadakan Oleh Kementrian BUMN

Saturday, 28 May 2022

 


SERANG,klikviral.com - Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan pokok dan konsumsi minyak goreng yang dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat serta untuk menjaga stabilitas harga dipasaran khususnya Kota Serang.


Kementerian BUMN menggelar acara Pasar dan Bazar murah di alun alun barat Kota serang dan dihadiri oleh Dirjen Kementrian BUMN, Sabtu (28/05/2022)


Sayangnya pada acara ini para awak media tidak diperbolehkan untuk meliput dan diusir serta didorong oleh panitia dan disuruh pergi diacara tersebut karena  tidak diperbolehkan oleh Pimpinannya (Panitia), setelah kami konfirmasi (klikviral.com) kepada pihak panitia yang bernama Lalan melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan "Memang betul" dan begitu ditanya lebih lanjut kenapa ya., Lalan tidak membalasnya. 




Dan kami juga menanyakan kepada Disperindagkop Kota Serang malah tidak tahu ada acara Pasar dan Bazar tersebut, apakah karena level Kementrian lebih tinggi sehingga tidak perlu adanya pemberitahuan kepada yang dianggap lebih rendah di bawahnya. 



Sedangkan pada waktu Pak Mentri Erick Thohir kami tanyakan langsung tentang adanya pasar murah yang diadakan pada waktu Halal Bihalal dan Milad Mathla'ul Anwar di Menes Pandeglang, Rabu (11/05) mengatakan kepada media klikviral.com

"Kegiatan pasar murah ini dilaksanakan sesuai anjuran Pak Presiden. Pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk membantu meringankan masyarakat agar mendapatkan kebutuhan pokok yang lainnya khususnya minyak goreng dengan harga terjangkau."



Pertanyaan kami apakah yang dapat dilput hanya langsung Mentri saja yang mendapatkan anjuran dari presiden sedangkan karena yang dibawahnya tidak langsung mendapatkan anjuran dari presiden jadi tidak perlu melaksanakan anjuran presiden dan sedangkan didalam UU PERS No. 40 tahun 1999 menyatakan dalam Pasal 18 ayat (1)“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 



(Tantowi/RG)