-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Dana KPM PKH cair, Agen BRILink Blusukan, Aktivis menilai Pendamping "Ga Becus Gawe"

Sunday, January 10, 2021 | January 10, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-11-24T18:56:39Z

Lebak, Siber | Setelah sekian lama berjalan Program Keluarga Harapan yang merupakan program yang di gelontorkan oleh Kemensos RI, rupanya tak henti-hentinya menuai banyak masalah, tapi walau demikian salah satu Program unggulan dari Kemensos RI ini harus terus di gelontorkan, mengingat tujuan dari program ini salah satunya adalah untuk kesejahtraan KPM (Keluarga Penerima Manfaat),

Adapun besaran Anggaran yang di terima KPM dari kucuran dana PKH ini rata-rata sebesar Rp 878.986,- jumlah ini siber.news sebutkan bedasarkan slip pengambilan atau transaksi yang diterimma oleh KPM PKH, data terlampir).
Dalam proses pelaksanaan kegiatan KPM PKH ada yang namanya Pendamping, baik tingkat desa, kecamatan (Korcam) dan tingkat Kabupaten (KORKAB), dan para pendamping KPM PKH ini di SK kan langsung oleh KEMENSOS RI, tentunya melaui seleksi yang ketat, Adapun salah satu tugas Para pendamping ini yaitu melakukan pendampingan untuk mempercepat proses pencapaian tujuan PKH, yaitu menciptakan prubahan prilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses pelayanan kesehatan dan layanan pendidikan, juga memastikan anggaran yang di kucurkan dan diperuntukan untuk para KPM tepat sasaran, artinya para KPM berhak menerima bantuan tersebut secara utuh tanpa pengurangan sedikitpun.

Namun di tengah perjalaann, program PKH yang sudah bertahun berlangsung, selalu saja menjadi sarana oleh para “OKNUM” yang tidak bertanggunga jawab demi memperkaya dirinya dan golongannya, indikasi ini mencuat ketika pihak siber.news menerima info bahwa adanya hal yang yang diduga kuat telah meyalahi aturan2 baku yang sudah tertuang dalam PEDOMAN PELAKSANAAN PKH Tahun 2020 -2024 yang ditandatangani DIRJEN PERLINDUNGAN dan JAMINAN SOSIAN KEMENSOS RI.

Ketika siber.news mencoba menghubugi sumber yaitu KPM PKH yang yang berinisial ‘ST’ yang beralamat di Desa Cisangu kecamatan cibadak kabupaten lebak, ST mengaku bahwa Kartu ATM brikut kartu PKH nya di kumpulkan oleh perangkat desa atau di kolektif desa cisangu yang untuk pengambilan dana KPM nya dilakukan oleh perangkat desa, tidak oleh masing2 KPM, “ya pa abdi mah kartuna di kumplken ku pihak desa, trus dipangnyokotkeun duitna, cuma abdi te ngarti, pan eta dina slip jumlahna 800 lebih, tapi ngan katarima ku abdi eta 600 rb lewih, trus dipenta ongkos ojeg 50rb, (ya pa, saya kartunya aja dikumpulkan oleh pihak desa, sebab semua penerima PKH kartunya dikumpulkan, katanya pengambilannya mau fdikolektif biar ga ribet cuma sy heran, di sttruknitu nilainya RP 800.00,- lebih tapi keterima cuma RP 600.00,- lebih itu setelah di potong ongkos ojeg sy cuma menerima 610.000 rupiah dipotong ongkos ojeg 50.00 rupiah -red) kata ST membeberkanyan dengan kalimat sunda,

Ketika siber.news mencoba menghubungi pendamping PKH ds Cisangu via Watsapp, Risna yang merupakan pendamping desa tersebut mengaku tidak mengetahui kalau di lapangan telah terjadi penyunatan anggaran,”setau saya di lapangan tidak ada penyunatan anggaran, dan akan segera saya panggil semua ketua kelompoknya” kata risna melaui pesan singkat WA,

namun ketika Risna di singgung kenapa mesti para KPM PKH ini mencairkan uangnya di agen Brilink dari kecamatan Sajra yang jauhnya puluhan KM dari Lokasi, Risna menjawab bahwa agen lah yang datang ke desa binaanya yaitu Desa cisangu

“maap Pa, bukan KPM yang datang ke Sajira tapi pihak Agen yang datang ke Cisangu, sehingga akan lebih efisien , menghemat ongkos jika dibandingkan harus ngantri di ATM, jika yang di persoalkan kenapa harus agen yang sejauh itu yang datang, itu hukum pasar, agen mana yang siap dananya, ya agen tsb yang kita pake” sambung risna masih via WA,

Lalu siber.news kembali menanyakan adanya dugaan pemotongan oleh OKNUM yang ga bertanggung jaawab yang kalau di total sama ongkos ojeg sesuai keterangan sumber diatas jika di total lebih dari 200 ribu risna menjawab bahwa sepengetahuannya KPM hanya di kenangkan biaya admin Brilink yang besarannnya sekitar 10-15 ribu per transaksi, “jika ada pemotongan di luar admin itu di luar pengetahuan saya” kata risna tetap via WA

Di tempat terpisah Sekjen Forum Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten lebak Hasan Basri Spd.i mengecam keras sikap yang dilakukan oleh Okmnum Aparatur desa Cisangu yang telah sengaja memanfaatkan moment dengan cara sengaja dan sadar mengumpulkan seluruh ATM KPM PKH untuk dicairkan, tidak oleh para KPM tapi oelh pihak Aparatur desa.

“Wahhh ini jelas sebuah Pelanngaran, seharusnya Pendamping Lebih hati-hati dalam melakukan pendampingan, saya menduga kuat bahwa telah terjadi sebuah konspirasi antara pihak Oknum desa dan Pendamping PKH desa, para pendamping dan Para oknum aparatur desa dengan sengaja menciptakan situasi ini secara sadar, terstruktur sistematis dan masif, ini terbukti dengan di kumpulkannya ATM para KPM PKH dan dicairkan ke salah satu Agen BRiling yang beralamat di kec Sajira, jelas ini sebuah penggiringan,” tutur pria berambut Klims ini,

Acong panggilan akrab Sekjen FORUM LSM LEBAK juga mengatakan bahwa pendamping tidak secara optimal melakukan pendampingan “yang jelas Pendamping di desa Cisangu ini tidak optimal dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga uang yang di terima masyarakat KPM PKH masih saja di bancak oleh oknum-oknum yang tidak bertangguang jawab, kami akan invetarisir kejadian ini dan setelah semua data-data cukup, kami dari Forum LSM LEBAK akan segera melaporkan hal ini Ke APH” imbuhnya (ys)

×
Berita Terbaru Update