-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

PT RJP Tidak dalam Pengawasan Pengadilan Tapi Direkturnya DPO Kejari

Tuesday, December 1, 2020 | December 01, 2020 WIB | 0 Views Last Updated 2021-11-27T07:59:11Z

Siber.Serang |Ada apa Dengan PT RJP, Bahwa sepanjang tiga tahun terakhir mendapatkan 4 paket pekerjaan dari Pemprov Banten. Terbanyak diantara perusahaan yang lain. Namun berdasarkan penelusuran, pemilik perusahaan tersebut justru tengah menjadi DPO oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon pada November 2019 silam, karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek peningkatan lapis beton Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon senilai Rp 13 miliar pada tahun 2014.

Aneh memang dengan perusahaan ini bahkan nama PT RJP ini, masih saja dipercayai oleh pihak pihak terkait dalam mengikuti lelang atau tender beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas pemerintah yang menggunakan Anggaran Negara ini, padahal fakta membuktikan jika pihaknya telah melakukan kesalahan akibat korupsi proyek di tahun sebelumnya tapi sepertinya tidak pernah terjadi permasalahan dengan nama PT tersebut.

Direktur PT RJP yang di vonis dalam kasus korupsi proyek Jalan Lingkar Selatan tahun 2013 dengan kerugian negara sebesar Rp 1,3 Miliar bersama Kepala PUPR Kota Cilegon.

Namun masih dengan leluasa memenangkan tender proyek pemerintah berupa Pembangunan Asrama Atlet PPLP 3 Lantai + Pemagaran Asrama PPLP dengan Nilai Pagu: Rp 12.680.548.000,00 pada Satker Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten  tanggal 30 Maret 2020.

Ada apa gerangan yang terjadi dengan pihak ULP Propinsi Banten beserta Dinas Kepemudaan dan Olahraga Propinsi yang membiarkan proses lelang tersebut berjalan dengan mulus.

Kepada media H. Deden Apriandhi Hartawan, S,STP, M.Si. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Privinsi Banten sebagai Pengguna Anggaran mengatakan, berdasarkan Perpres No 16 thn 2018, terkait pemutusan dapat dilakukan apabila progres pekerjaan tidak sesuai dengan ambang batas deviasi perencanaan, dan apa bila melewati ambang bataspun, dinas harus memberikan surat peringatan (scm) sampai 3 kali.

“ Alhamdulillahh sampai saat  ini progres masih dalam ambang batas dan mengenatai status hukum, yang terjadi pada direktur harus menunggu inkrah untuk proses lebih lanjut,” ungkapnya.

Hal senada dikatakan oleh Pokja ULP provinsi Banten Saeful yang mengatakan jika saat proses sebelumnya berkaitan dengan proses lelang atas proyek ini belum ada Inkrach dari pihak Pengadilan sehingga dalam proses pemberkasan persyaratan bisa lolos ferivikasi, jelasnya.

Begitupun yang dikatakan Irman selaku Ketua Pokja ULP Banten, yang mengaku pihaknya telah berbuat sesuai dengan prosedur lelang, sebab pada saat perivikasi berkas pihaknya tidak menerima surat inkach dari pihak pengadilan sehingga bisa mengikuti proses lelang, katanya.

“aturan sudah ada jika peserta lelang tersebut harus menandatanagani atau perusahaan wajib mencantumkan Fakta integritas, yang isinya badan usaha tidak masuk daftar hitam dan tidak dalam pengawasan Pengadilan,” katanya.

Lebih jauh kata dia, jika PT RJP ini sebelum ikut lelang ini juga memenangkan lelang pada beberapa proyek, berarti belum masuk dalam daftar hitam, meski saat tahun 2014 itu terjadi permasalahan namun belum diputuskan masuk dalam daftar hitam.

Sementara Aktivis Banten Yudis menagatakan semua aturan lelang sudah diatur dalam ketentuan yang ada kenapa proses lelang tersebut diloloskan sementara syarat untuk mengajukan lelang tender itu begitu sulit dan pada persyaratan pertamapun jika pemilik perusahaan sedang dalam penanganan kasus hukum secara otomatis ditolak dalam pendaftaran lelang, kenapa ini diloloskan bahkan sampe bulan Desember2020 ini tidak ada tindakan apa apa dari pihak Dispora Banten untuk memutuskan kontrak atau bahkan sangat dimungkinkan pihak ULP Propinsi Banten berhak memblacklis PT RJP tersebut jika memang tidak ada main mata yang diduga syarat dengan nepotisme jelas itu”jelasnya. (D2)

×
Berita Terbaru Update